Padang – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar nomor urut 1, Mahyeldi-Vasko Ruseimy, mengusulkan solusi perlindungan masyarakat terkait persoalan tanah.
Mahyeldi memaparkan ide tersebut saat debat pertama Pilgub Sumbar 2024 yang diselenggarakan KPU Sumbar di Hotel Mercure, Padang, pada Rabu (13/11/2024) malam.
Pada debat itu, topik konflik tanah di area tambang dan perkebunan yang kerap menimbulkan bahaya menjadi sorotan utama.
Wilayah tersebut sering mengalami konflik sosial yang mengancam keselamatan warga serta harta benda mereka.
Untuk mengatasi masalah itu, Mahyeldi-Vasko memaparkan langkah nyata yang siap mereka terapkan demi menciptakan lingkungan yang aman dan damai.
Mahyeldi menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong pembentukan Dinas Pertahanan sebagai solusi untuk mengelola konflik tambang dan lahan perkebunan di Sumatera Barat.
“Dinas ini bertugas merumuskan solusi terkait tanah ulayat dan lahan lainnya dengan dukungan para tokoh masyarakat, seperti ninik mamak dan pemuka adat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi optimistis bahwa pembentukan dinas ini dapat mengurangi konflik sosial di wilayah tambang dan perkebunan potensial di Sumatera Barat.
Selain itu, dia merencanakan penguatan lembaga tingkat nagari dan desa agar masalah bisa tertangani secara efektif di tingkat lokal.
Calon gubernur nomor urut 02, Epyardi Asda, memberikan kritik terkait kebijakan tambang yang diambil Pemprov Sumbar.
Ia mengkritik lemahnya peran pemerintah provinsi dalam melindungi masyarakat di wilayah tambang.
“Saya pernah mengundang gubernur untuk membahas konflik tambang di Solok, tapi respons pemerintah tidak memadai,” tutur Epyardi.
Epyardi juga menyebut pemberian hak pengelolaan lahan proyek strategis nasional (PSN) seluas 62 ribu hektar yang, menurutnya, lebih menguntungkan kelompok konglomerat daripada masyarakat sekitar.
Menanggapi kritik Epyardi, Mahyeldi menjelaskan bahwa pemisahan peran antara provinsi dan kabupaten telah jelas.
Ia menegaskan, semua kebijakan provinsi mengutamakan kepentingan masyarakat Sumatera Barat.
“Kami tidak pernah memberikan izin yang merugikan warga. Setiap keputusan mempertimbangkan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Mahyeldi pun mengingatkan Epyardi agar cermat membaca data untuk menghindari salah persepsi.
“Apa yang disampaikan perlu dikaji agar tidak terjadi kesalahpahaman dari informasi yang kurang akurat,” tambahnya. (her)
